Sistem Informasi Pertanian Indonesia

Pendahuluan
Indonesia merupakan negara dengan potensi yang luar biasa. Luar lahan yang membentang dari Papua hingga Aceh dengan berbagai potensi pertanian yang baik. Persentase sumbangan sektor pertanian terhadap PDB memiliki kecenderungan meningkat pada periode tahun 2005-2008. Di tahun 2008, persentase tersebut mencapai 14,68 persen, dengan total PDB sebesar 345.302,8 (angka sangat sangat sementara). PDB sektor pertanian pada tahun 2007 adalah sebesar 547.235,6 milyar rupiah, dengan persentase 13,83 persen dibandingkan 2 sektor lainnya. Angka PDB tersebut mengalami peningkatan sebesar 26,31 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada subsektor peternakan persentase sumbangan terhadap PDB mengalami fluktuasi hingga tahun 2008. Pada tahun 2008, kontribusi subsektor peternakan terhadap PDB adalah 1,57 persen, dengan PDB sebesar 37.010,7 milyar rupiah (BPS 2008).
Diluar potensi yang ada, pertanian masih memiliki masalah yang berlarut-larut dan sulit untuk diselesaikan. Kemiskinan diperkirakan berasal dari sektor pertanian yang mampu menyerap tenaga kerja yang mencapai 50 juta penduduk Indonesia (BPS,2011). Kemiskinan diindikasikan berasal dari sektor pertanian terlihat dari kontribusi kemiskinan di pedesaan yang mencapai 63,5 persen dan mata pencarian dipedesaan merupakan pertanian. Harga murah saat panen, harga pupuk yang meningkat cepat pada masa pemupukan, cuaca yang tidak diprediksi petani, hingga risiko yang tinggi menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh petani. Salah satu contoh yang adalah informasi mengenai ketersediaan beras nasional. Kesimpangsiuran informasi menyebabkan pemerintah tetap melakukan impor yang tentunya sangat merugikan petani. Oleh karena itu, butuhkan sistem yang tepat dan kebijakan yang mendukung pertanian Indonesia.

Sistem Informasi Pertanian Indonesia
Ketidakpastian informasi merupakan salah satu masalah utama pertanian di Indonesia. Pada tahun 2011, Pemerintah tetap melakukan impor beras. Hal ini selalu terulang dari tahun ke tahun karena informasi yang sulit untuk dipercaya. Data BPS maupun Kementrian Pertanian tidak pernah menunjukan angka yang sama walaupun menyimpulkan hal sama bahwa secara kuantitatif persedian pangan nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Namun karena informasi tersebut bersifat bias, pemerintah tetap melakukan kontrak impor beras guna memenuhi kebutuhan didalam asumsinya. Tentu kebijakan tersebut sangat merugikan petani karena penyebaran informasi bahwa pemerintah melakukan impor mampu menjatuhkan harga ditingkat petani.
 
Dibutuhkan sebuah Sistem Informasi Pertanian yang mampu memberikan informasi yang tidak bias. Informasi ditingkat konsumen seperti jenis produk, kualitas, jumlah dan waktu yang diminta bisa sampai dengan baik kepada petani sebagai penyedia produk. Informasi yang jelas pun merupakan salah satu unsur didalam pelaksanaan Supply Chain Management. Informasi yang baik dan tepat merupakan salah satu unsur yang harus ada didalam kriteria just in time sehingga tercapainya ketepatan waktu, jumlah dan kualitas.
Sistem Informasi Pertanian Indonesia merupakan salah satu pemikiran didalam pemerataan informasi. Sistem Informasi Pertanian merupakan kerja bersama antara Kementrian Pertanian dengan Kementrian Informasi dan Komunikasi, maupun kelembagaan lainnya. Fungsinya adalah penyeberan informasi harga sehingga tidak dipermainkan tengkulak, informasi akan harga input produksi berikut lokasi dimana dapat diperolehnya, hingga informasi kondisi iklim maupun cuaca yang fungsinya adalah memprediksi waktu tanam yang tepat.
Sistem Informasi Pertanian diawali dengan pembangunan workgroup melalui jalinan disetiap desa penghasil produk pertanian. Work grup tersebut meliputi komputer-komputer yang terpasang disetiap desa melalui gapoktan dan tersambung dengan administrator yang berlokasi ditinggatan yang lebih tinggi seperti Kabupaten. Informasi yang ada disesuaikan dengan kebutuhan yang informasinya diperoleh dari kelembaggan terkait.
Setiap elemen Sistem informasi bisnis yang terdiri dari orang, prosedur, data, software-program, dan hardware-komputer harus terpenuhi. Elemen pertama yaitu orang merupakan sumberdaya yang penting. User harus memiliki kemampuan pengoperasian komputer dasar bagi yang berada di masing-masing desa. Informasi yang diberoleh oleh user ditingkat desa selanjutnya menginformasikan kepada seluruh masyarakat pertaninnya melalui pesan singkat (sms) atau melalui media komunikasi lainnya. User ditinggkat Kabupaten maupun Pusat merupakan administrator yang bertanggung jawab dan berbentuk kelembagaan bertanggung jawab didalam penyebaran informasi.
Prosedur yang merupakan elemen kedua memberikan SOP yang jelas didalam penyebaran informasi. Prosedur harus mampu bersifat dua arah dimana user di desa melalui jaringan workgroup melaporkan kondisi aktual dimasing-masing desa mengenai keadaan pertanian ataupun sosial masyarakatnya. Administrator ditingkat Kabupaten mengolah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan bertanggung jawab didalam penyampaian informasi yang benar dan sesuia dengn kebutuhan.
Data merupakan elemen ketiga didalam sistem informasi bisnis.Data merupakan informasi yang berharga yang bersumber dari kondisi aktual dilapangan yang dilaporkan user ditingkat desa ataupun informasi dari kelembagaan terkait. Informasi yang penting untuk diinfokan seperti kondisi pasar beserta harga komoditas dari Kementrian Perdagangan, informasi teknis budidaya, penyediaan input,pengolahan pasca panen dari Kementrian Pertanian, informasi kondisi iklim atau cuaca yang dapat dimanfaatkan pada pemilihan waktu tanam dari BMKG. Data tersebut harus diolah dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi dan kebutuhan yang ada.
Software – Program yang merupakan elemen keempat Sistem Informasi Bisnis menggunakan software yang mudah digunakan. Program jaringan berupa portal yang menginformasikan secara lengkap. Administrator harus mampu mengolah dan mengaplikasikan sotware tersebut dengan baik. Portal yang dibuat harus bersifat dua arah sehingga dapat saling berbagi informasi baik dari user di desa maupun administrator.
Hardware – Komputer yang digunakan merupakan inventaris yang dimiliki pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informasi. Kementrian Informasi pun bertanggung jawab didalam perawatan. Komputer merupakan elemen ke lima dan sangat penting didalam proses Sistem Informasi Pertanian Indonesia. Kedudukan Komputer tersebut di desa bisa ditempatkan di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau Kantor Kepala Desa dengan Kriteria mudah diakses oleh seluruh masyarakat namun digunakan secara bertanggung jawab.

Penutup
Sistem Informasi Pertanian Indonesia harus mampu memberikan pemerataan informasi diseluruh masyarakat terutama yang berhubungan dengan pertanian. Petani harus mampu melaporkan kondisi rill dilapangan seperti masalah pertanian hingga besaran panen yang selanjutnya menjadi data pemerintah dan penunjang didalam pengambilan keputusan. Informasi yang ada harus mampu memutus rantai masalah-masalah yang ada seperti penguasaan informasi pasar oleh pengumpul yang pada akhirnya penentuan harga bisa menjadi lebih adil. Informasi yang ada harus mampu menunjang kegiatan pertanian seperti waktu tanam yang tepat sesuai kondisi iklim dan cuaca.

Daftar Pustaka
[BPS].2011. Data Strategis BPS. Jakarta : Badan Pusat Statistik